uu jabatan notaris. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). uu jabatan notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris Beserta Perubahannya dalam Satu Naskah dan Pengujiannya di Mahkamah Konstitusi (Uji Konstitusional; Constitutional Review, Judicial Review )Pasalnya, kata Amir, UU Jabatan Notaris yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas . UU tersebut lebih lanjut dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang. “UU Jabatan Notaris jadi dasar kewenangan notaris yang sedemikian luasnya itu sangat bepengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung (Kode Etik Notaris) Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Calon notaris yang telah menyelesaikan pendidikan kenotariatan wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur UU No. Siapa nyana, sosialisasi Undang-undang No. Saya ucapkan selamat, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPR RI, Pemerintah RI cq Kemenkumham, PP INI, yang pada Selasa, 17 Desember 2013, telah menyetujui RUUJN, Perubahan atas UU No. Ulasan Lengkap Peraturan perundang-undangan yang utama mengenai Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”), sedangkan peraturan perundang-undangan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT. 08. Peran notaris menjadi sangat penting dalam pembuatan akta autentik sebagai. Notaris diatur melalui UU No. Notaris: 2/2014 Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan UU Lainnya. Dalam menjalankan. Pengertian Notaris Notaris berasal dari kata natae, yang artinya tulisan rahasia,. JABATAN NOTARIS . Biaya Pembuatan Akta Notaris. pejabat negara atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; 3. Kesimpulannya adalah Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya baik secara sementara, dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat,5 atas pelanggaran berat yang dilakukan, notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat melalui surat keputusan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Apabila Notaris meninggal . Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf a mengatur: “Penghadap harus memenuhi syarat. 3) adresat pada UUJN Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan). 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Ditetapkan Tanggal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan10 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. Untuk itu notaris memiliki hak cuti. 1 Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT adalah. 47 18 Soegondo Notodisoerjo, Op. frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, notaris tidak digaji negara. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. 5491, (Selanjutnya UUJN 02 Tahun 2014) 6. Profesi Notaris . bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Ada dua atau lebih kreditor. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris. 92. “Lalu, ditingkat Panitia Kerja (Panja) dibentuk 18 cluster dengan jumlah 72 DIM untuk memudahkan pembahasan,” ujarnya. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 5Ibid. 21 Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. 3. ‘Menghadap’ dimaksud dilakukan dalam rangka. Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris . Kewenangan untuk membuat akta autentik salah satunya ada pada Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam. 5 R. Undang – Undang Jabatan Notaris merupakan aturan hukum yang penting dalam kehidupan hukum di Indonesia. 48. Pejabat Sementara Notaris: Seseorang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. Hlm. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima dan menolak uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: PT. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 30 tahun 2004 tentang Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris. 2, LN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK: Persetujuan MKN Bukan untuk Persulit Pemeriksaan Notaris. Pitlo dalam Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. Jadi Pasal 16 ayat (1) UU JN Notaris Wajib: membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari. UU No. Habib Adjie, Penafsiran. 10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. MK menyatakan menolak permohonan pengujian yang diajukan Anthony. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah“. Staatsblad 1860 No. 7 Prinsip Good Governence BAB IVNotaris/PPAT Otty Hari Chandra Ubayani, S. 8 UU RI Tahun Nomor 2 2014 Tentang Jabatan Notaris 9 UU RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris . Jasa Hukum. Menurut Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris, wilayah kerja notaris mencakup seluruh wilayah dalam satu provinsi dari tempat kedudukannya. H. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. 2A. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU. SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang – Undang Jabatan Notaris merupakan aturan hukum yang penting dalam kehidupan hukum di Indonesia. Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1 menjelaskan. A. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. , Sp. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 37/1998”), PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan. Dengan demikian, pelanggaran dalam jabatan notaris dapat dikualifikasikan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap UU. Dia menegaskan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang mengatur MPD –beranggotakan 3 unsur pemerintah, 3 organisasi notaris, dan 3 akademisi- berfungsi mengawasi pelaksanaan kode etik jabatan notaris yang wewenangnya menerima laporan dan menyelenggarakan sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Yang dimaksud dengan menteri di sini. A. Work from home tidak melanggar Pasal 17 UU Jabatan Notaris ,” kata Aulia. Jabatan Notaris). 3 Tahun 2014, TLN No. Tentang UINL. Disisi lain, notaris harus patut dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut. 2018. Rp118. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004, dengan adanya Pasal 91 dalam Undang-Undang a quo. Tamansiswa No. Ada sejumlah kewenangan yang dimiliki notaris yang diberikan oleh UU Jabatan Notaris. 5491, Pasal 15. PEMBERHENTIAN SEMENTARA UNTUK NOTARIS YANG SEDANG MENJALANI MASA PENAHANAN PADA PASAL 9 AYAT 1 HURUF e (UU NO. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. 8 Tahun 1995, LN No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Masuk akal memang jika timbul pro kontra sebab tak mungkin semua keinginan para anggota ditampung dalam satu undang-undang. 2 Tahun 2014, LN No. Apakah hal seperti itu diperbolehkan?12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang syarat, tugas, hak, dan tanggung jawab seorang notaris. Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Notaris : Pengertian, Tugas, Kewajiban, Syarat, Formasi, Kode Etik & Larangannya Lengkap. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. id. Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. cit. Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Kanada kecuali Quebec serta beberapa negara Asia dan Afrika yang pernah menjadi koloninya. a. PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN BELANJA MODAL REKOMENDASI BAGIAN PROGRAM DAN HUMAS, DAN BAGIAN UMUM KANTOR WILAYAH . id. (Lihat juga pasal 1 dan pasal 2 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewajiban ‘menghadap’ antara pihak yang membuat akta dan notaris. UMUM Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian karena antara Pemerintah dengan notaris tidak ada hubungan kedinasan, dan notaris tidak digaji dari anggaran Pemerintah, namun demikian notaris juga bukan pegawai swasta biasa karena notaris harus tunduk pada UU Jabatan Notaris. Citra. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :. Tipe Dokumen. No. 33/1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Permenkumham No. 4. 2. Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) diatur pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) pada Pasal 66 ayat (1) UUJNP yaitu menjelaskan untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan MKN berwenang mengambil fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dalam. Jabatan Notaris - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 15. 3 Tahun 2014, TLN No. Pasal 1 angka 9 UU a quo mendefinisikan sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian. Kemudian, sejumlah gelar dari bidang studi syariah terkait hukum telah diseragamkan ke dalam gelar sarjana hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana. Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dimana notaris tidak boleh merangkap sebagai / dengan: 1. Notaris dituntun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang. 56. Notaris memiliki banyak kewenangan, di antaranya melakukan pendaftaran akta hingga mengesahkan tanda tangan yang tertera pada akta. Berikut penjabarannya: Transaksi hingga 100 juta akan kena tarif 2,5%Upaya Anthony memperpanjang masa kerjanya sebagai notaris dengan menguji UU Jabatan Notaris ke Mahkamah Konstitusi (MK) kandas. 1. Protes PPAT terhadap UUJN disebabkan ‘pencaplokan' oleh notaris, sebagian lahan yang selama ini digarap PPAT, yaitu kewenangan pembuatan membuat akta pertanahan (pasal 15 ayat. Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad Safa’at, “Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapanharusmematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Back. 11 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. syarat. S Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris (hal. iss3. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini. (Brinda Anitha Wirastuti . Harlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: PT. Kemudian menjawab pertanyaan Anda tentang keabsahan tanda tangan elektronik notaris, perlu diperjelas dulu kedudukan notaris yang Anda tanyakan. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. UU ini. Sementara, sistem kerja PPAT lebih fokus pada pendaftaran hak atas tanah di BPN. 31 HLM. Demikian jawaban dari kami, semoga. 1 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 281,283. Undang-undang (UU) NO. . Dijelaskan bahwa notaris merupakan yakni pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam. N amun nyatanya, masih ditemui Pasal 35 Undang-undang Jabatan Notaris . Ps 1868 BW : suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang unt itu di tempat akta itu dibuat. Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU Notaris) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. Wewenang dan Tugas Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,. Salah satu perubahan yang terjadi dalam UU Jabatan Notaris yang baru ini adalah mengenai magang notaris sebagai persyaratan menjadi notaris. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. N. Freepik. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. 30 Tahun 2004[1] dan UU No. Notaris memiliki banyak kewenangan, di antaranya melakukan pendaftaran akta hingga mengesahkan tanda tangan yang tertera pada akta. gugatan tata usaha negara berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Tata Usaha Negara. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan. id ABSTRAK Penerapan Pasal 66 Ayat (1) hanyalah dilakukan pada ranah pidana, bukan perdata. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang. Hukumonline. Hal. <p>Dengan adanya pasal 16 UU Advokat, advokat tidak. Menurut Pasal 15 UU 2/2014, Notaris mempunyai tugas dan fungsi untuk membuat akta yang disahkan atas segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disyaratkan oleh undang-undang dan/atau dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan dengan jaminan akta otentik. negeri sipil yang tunduk pada UU No. A. Selain UU 2/2014 dan perubahannya, notaris juga terikat dengan Kode Etik Notaris. Gabungan UU No. 62. UU Kepailitan adalah: 1. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) , PT Reflika Aditama, Bandung, 2008, hal 55 -56. 30/2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004”) sebagaimana diubah dengan UU No/2/2014. Pengertian profesi notaris tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. Kewenangan khusus Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan. Definsi yang diberikan oleh UUJNP ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kasus yang sebagaimana dicantumkan pada pendahuluan dimana akta. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jis. --> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya (Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris). masing notaris menerima honorarium sebagai imbalan jasanya tanpa adanya pembagian honorarium. Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang. TLN Nomor 5491, Ps 38. Notaris menurut UU No. Bila telah keluar dari wilayah, sama saja sudah melanggar UU No. Bahkan dalam salah satu kasusnya, notaris menjadi tersangka. 2 Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No.